Penerapan proses perizinan satu pintu atau single submission ditargetkan dapat diimplementasikan pada akhir Maret 2018. Sebelum sampai sana, pemerintah juga melakukan pembenahan pengaturan seperti halnya pengesahan badan usaha koperasi.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan pengesahan badan usaha koperasi akan dilimpahkan kepada Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).

Hal itu juga menjadi yang dibahas dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam rapat koordinasi (rakor) tentang pengesahan koperasi melalui pelayanan online.

“Itu untuk pengesahan badan usaha koperasi, kita bahas tadi karena sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, pengesahan badan koperasi itu adalah kewenangan pemerintah pusat,” kata Puspayoga di Kemenko Perekonomian, Senin (26/3/2018).

Selama ini pengesahan badan usaha koperasi masih berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Dalam rakor tersebut ditetapkan untuk mengkaji kewenangan pemberian pengesahan dilimpahkan.

Menurut Puspayoga, pengalihan pengesahan badan usaha koperasi ke Kemenkumham juga sejalan dengan akan diberlakukannya single submission.