Pemerintah mendorong koperasi untuk turut menjadi investor bagi proyek pembangunan infrastruktur. Hal ini guna memenuhi kebutuhan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini pemerintah tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Namun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemerintah tidak bisa sendiri.

Dia menjelaskan, dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang mencapai Rp 4.769 triliun selama lima tahun (2015-2019) sumber investasi pemerintah dari APBN dan APBD hanya sekitar 41,3 persen atau sebesar Rp 1.969 triliun.

Untuk menutupi kekurangan tersebut, lanjut dia, pemerintah mendorong BUMN dan partisipasi swasta untuk terlibat dalam investasi pembangunan infrastruktur.

Dalam konteks ini, melalui skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), pemerintah ingin mendorong perusahaan-perusahaan Indonesia bisa menjadi investor infrastruktur di negaranya sendiri.

“Akan sangat baik kalau investor infrastruktur berasal dari Indonesia, tidak harus BUMN saja, tapi juga bisa perusahaan swasta,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (22/1/2018).

Bahkan, karena infrastruktur merupakan salah satu bisnis yang paling menguntungkan, kata Bambang, pemerintah juga mendorong koperasi bisa masuk ke infrastruktur.

“Masalahnya saat ini, masih berkembang paradigma masa lalu kalau infrastruktur pasti pemerintah. Seolah-olah pembangunan infrastruktur bukan lahannya swasta atau koperasi,” lanjut dia.

Dari masalah tersebut, kata Bambang, pemerintah mulai intensif memperkenalkan dan mengedukasi jika ada bagian dari proyek infrastruktur yang bisa dikerjakan swasta atau koperasi, yang tentunya visible dan profitable buat investornya.

Menurut Bambang, dalam mengundang investor pembangunan infrastruktur, pemerintah tidak pilih-pilih atau memprioritaskan negara tertentu. Pemerintah mengundang investor yang berminat dan punya kemampuan, baik kemampuan keuangan dan juga kombinasi kemampuan keuangan dan rekam jejak.

Pemerintah juga ingin investor yang masuk ke Indonesia merupakan investor yang sudah biasa dengan infrastruktur. Oleh sebab itu Bappenas sering melakukan roadshow dengan tujuan agar investor yang sudah biasa berinvestasi di infrastruktur baik di negaranya sendiri maupun di negara emerging seperti Indonesia.

“Jadi kita tidak pilih kasih dalam mengundang investor. Kita lihat siapa yang punya kemampuan, punya track record dan berminat, silahkan berpartisipasi untuk menjadi investor pembangunan infrastruktur di Indonesia,” ujar dia.